Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya tenaga listrik sebagai
kebutuhan dasar masyarakat dan penunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Tanah
Bumbu. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha
Ketenagalistrikan ditetapkan sebagai dasar hukum pemberian izin dan pengawasan
penyediaan listrik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat penggunaan genset
tanpa pasokan listrik 24 jam, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas
pelaksanaan Perda.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Data
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara
kualitatif berdasarkan faktor substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas,
serta masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun
2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu tidak efektif
dalam pelaksanaannya pada PT Singaland Asetama. Perda tersebut sudah tidak lagi
relevan secara normatif karena tidak selaras dengan perkembangan regulasi
nasional dan perubahan kewenangan pemerintahan, sehingga kehilangan fungsi
yuridis dan daya operasionalnya sebagai dasar hukum pelaksanaan izin usaha
ketenagalistrikan di daerah.
Faktor penghambat penerapan perda ini terletak pada aspek normatif,
kelembagaan, dan implementasi. Hambatan tersebut meliputi ketidaksesuaian
dengan peraturan yang lebih tinggi, peralihan kewenangan perizinan kepada
pemerintah provinsi dan pusat, keterbatasan pengawasan, minimnya sosialisasi,
serta rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban perizinan