Penelitian ini mengkaji dinamika konflik politik dan hukum dalam proses
legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Fenomena
meningkatnya jumlah Perda bernuansa keagamaan, yang bertujuan memperkuat
nilai moral masyarakat, berpotensi memicu konflik politik dan hukum jika tidak
dikelola secara inklusif dan transparan. Permasalahan utama yang diangkat adalah
bagaimana konflik antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi proses
legislasi Perda tersebut, serta bagaimana praktik mitigasi konflik dapat menjadi
panduan dalam mempromosikan pluralisme dan toleransi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konflik politik dan
hukum antara pemerintah pusat dan daerah terhadap legislasi Perda bernuansa
keagamaan di Kalimantan Selatan serta mengidentifikasi praktik mitigasi yang
efektif guna menjaga harmoni sosial dalam bingkai negara hukum yang menjunjung
prinsip keadilan dan kebhinekaan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan sosiolegal. Data primer diperoleh melalui wawancara,
observasi, serta studi dokumen hukum, peraturan daerah, dan laporan terkait
legislasi peraturan daerah bernuansa keagamaan di Kalimantan Selatan. Sementara
itu, data sekunder bersumber dari literatur akademik, artikel ilmiah, serta hasil
penelitian terdahulu yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa legislasi Perda bernuansa keagamaan
memiliki potensi memperkuat nilai moral masyarakat, namun juga menjadi pemicu
konflik politik dan hukum. Konflik politik muncul ketika Perda dijadikan alat
politik untuk mengukuhkan legitimasi kekuasaan lokal, sementara konflik hukum
terjadi akibat ketidaksesuaian Perda dengan prinsip supremasi hukum dan hak asasi
manusia yang dijamin konstitusi. Praktik mitigasi yang efektif meliputi penguatan
peran lembaga keagamaan, dialog lintas agama, serta koordinasi yang lebih erat
antara pemerintah pusat dan daerah dalam proses legislasi Perda.
Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan
kebijakan daerah yang berbasis pada prinsip pluralisme, toleransi, dan keadilan
sosial, serta menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merancang regulasi
yang mampu menjaga harmoni sosial tanpa mengorbankan prinsip negara hukum