Penelitian ini membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandala,
Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penelitian difokuskan pada
pelaksanaan program di lapangan, terutama terkait ketepatan penerima bantuan,
kesesuaian data dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya, serta efektivitas
penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berhak menerima.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris
dengan pendekatan yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan
wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, seperti
Dinas Sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, masyarakat penerima bantuan, serta
masyarakat yang dinilai layak menerima bantuan namun belum mendapatkannya.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data dokumentasi sebagai data
pendukung. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori
implementasi, ketaatan hukum, bantuan sosial, dan kebijakan untuk melihat
kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan
di Desa Mandala masih belum berjalan secara optimal, khususnya dalam hal ketepatan
sasaran penerima bantuan. Masih ditemukan adanya perbedaan antara Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan.
Akibatnya, terdapat masyarakat yang terdaftar namun tidak menerima bantuan,
sementara ada juga masyarakat yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi
belum masuk sebagai penerima. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor,
seperti
ketidaksinkronan data, keterbatasan kuota penerima, mekanisme
pemeringkatan, serta pelaksanaan kebijakan yang masih lebih bersifat administratif.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam proses validasi data dan peningkatan
koordinasi antar pelaksana agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih tepat
sasaran dan efektif