Penelitian
ini
dilatarbelakangi
oleh
masih
ditemukannya
penyalahgunaan minuman beralkohol, obat oplosan, dan zat adiktif lainnya
di Kabupaten Barito Kuala meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana efektivitas peraturan daerah tersebut, faktor-faktor yang menjadi
pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta bagaimana peran
masyarakat dalam mendukung efektivitas peraturan tersebut. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris.
Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak
terkait seperti aparat penegak hukum dan instansi yang berwenang di
Kabupaten Barito Kuala.
Metode Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum, teori
penegakan hukum, serta teori pengendalian sosial sebagai landasan analisis
untuk melihat pencapaian tujuan peraturan dan perubahan perilaku
masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2017 telah berjalan cukup baik namun belum sepenuhnya efektif. Hal
ini terlihat dari adanya peningkatan kesadaran masyarakat serta sarana dan
prasarana hukum yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh
instansi terkait. Faktor pendukung efektivitas peraturan antara lain adanya
kerja sama antar instansi dan dukungan pemerintah daerah, sedangkan faktor
penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya
sosialisasi, serta masih adanya masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan
yang berlaku. Peran masyarakat terlihat melalui keterlibatan dalam kegiatan
sosialisasi dan pelaporan pelanggaran