Pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari prinsip keadilan
sosial dan hak asasi manusia. Prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi
yang implementatif di tingkat daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Banjarmasin telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur penyediaan fasilitas bagi
penyandang disabilitas. Namun demikian, implementasinya di lapangan masih perlu dikaji,
mengingat seringkali terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut pada sektor pendidikan,
kesehatan, dan pelayanan publik, dengan fokus pada ketersediaan serta kualitas fasilitas
disabilitas di sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin berdasarkan
standar yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang
dilaksanakan di Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan melalui observasi pada lima sekolah,
lima puskesmas, dan lima kantor kecamatan, serta wawancara dengan enam narasumber yang
terdiri dari tenaga pendidik, pegawai puskesmas, dan aparatur kecamatan. Penelitian lapangan
dilakukan selama dua bulan, yaitu November hingga Desember 2025, dan didukung oleh studi
kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur terkait. Data dianalisis
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2017 untuk menilai
kesesuaian spesifikasi fasilitas, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 untuk menilai pemenuhan amanat peraturan
perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, fasilitas aksesibilitas di
sekolah, puskesmas, dan kantor kecamatan di Kota Banjarmasin pada umumnya telah tersedia,
namun belum merata dan belum optimal, terutama pada fasilitas seperti parkir disabilitas.
Kedua, dari segi kualitas, sebagian besar fasilitas belum memenuhi standar teknis Permen
PUPR Nomor 14 Tahun 2017, terlihat dari ketidaksesuaian pada ramp, handrail, toilet, dan
penandaan parkir. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas masih berfokus pada
keberadaan fisik dan belum sepenuhnya memperhatikan fungsi, keamanan, dan kenyamanan,
sehingga implementasi peraturan belum berjalan konsisten dan memerlukan perbaikan
berkelanjutan.