Penelitian ini dilatar belakangi oleh polemik penerbitan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja
yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Penerbitan Perppu tersebut didasarkan pada alasan adanya kegentingan yang
memaksa akibat ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global. Namun, alasan
tersebut menimbulkan perdebatan mengenai terpenuhnya atau tidaknya syarat
kedaan darurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa
UUD 1945, Perppu No. 2 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, dan Putusan MK.
Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis
bahan hukum menggunakan model deskriptif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep keadaan darurat
dalam Pasal 22 UUD 1945 merujuk pada "hal ikhwal kegentingan yang memaksa"
yang harus memenuhi syarat objektif: adanya kebutuhan mendesak, kekosongan
hukum, dan keterbatasan waktu penyusunan UU melalui prosedur biasa. Kedua,
penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak memenuhi syarat konstitusional keadaan
darurat. Dalih pemerintah mengenai ancaman resesi global dan perlunya kepastian
hukum tidak relevan dengan realita perekonomian nasional saat itu. Syarat
kekosongan hukum juga tidak terpenuhi karena UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020
masih berlaku. Batas waktu dua tahun perbaikan UU oleh MK juga belum habis.
Secara formil, Perppu Cipta Kerja sarat subjektivitas Presiden dan mengabaikan
asas keterbukaan serta pemangkasan peran legislatif. Putusan MK No. 54/PUU
XXI/2023 yang menyatakan Perppu tidak bertentangan dengan UUD 1945 justru
dinilai mengabaikan inkonsistensi penafsiran gramatikal frasa "persidangan
berikutnya".
Kesimpulannya, pengesahan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi UU No. 6
Tahun 2023 tidak memenuhi unsur "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" dan
bertentangan dengan prinsip negara hukum. Disarankan agar pembentukan Perppu
ke depan harus benar-benar objektif, transparan, dan tidak mengabaikan putusan
MK serta partisipasi bermakna masyarakat