Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peredaran dan penjualan
minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan di Kecamatan Sukamara,
Kabupaten Sukamara. Demi mendapatkan keuntungan ekonomi, beberapa oknum
melakukan penjualan minuman keras di lokasi yang dilarang, seperti di dekat
permukiman warga, sekolah, serta tempat ibadah tanpa memikirkan kadar alkohol
maupun dampaknya bagi ketertiban umum. Padahal, Pemerintah Kabupaten
Sukamara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol untuk mengontrol peredaran alkohol agar tidak menimbulkan kerugian
terhadap kesehatan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian hukum
empiris dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian ini meliputi pihak-pihak
terkait dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara, Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukamara, Kepolisian, serta para
pelaku usaha atau penjual minuman beralkohol di Kecamatan Sukamara. Objek
dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun
2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Peredaran dan Penjualan
Minuman Beralkohol. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan
(observasi), wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian
diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2018 belum berjalan secara
efektif sepenuhnya di Kecamatan Sukamara. Meskipun regulasi mengenai
ketentuan umum, perizinan, dan penjualan sudah diatur dengan sangat jelas, fakta
di lapangan menunjukkan masih maraknya oknum yang melanggar ketentuan
tempat penjualan. Faktor yang memengaruhi ketidakefektifan ini ditinjau dari
faktor penegak hukum yang masih menghadapi kendala pengawasan yang kurang
dan terkadang kecolongan di lapangan, serta faktor masyarakat dan pelaku usaha
yang memiliki kesadaran hukum rendah karena didorong oleh motif keuntungan
ekonomi tanpa mematuhi izin resmi dan aturan zonasi yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah