Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan
yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk
munculnya praktik perjudian online yang memanfaatkan media elektronik dan
jaringan internet sebagai sarana pelaksanaannya. Perjudian online merupakan
salah satu bentuk kejahatan siber yang berdampak negatif terhadap kehidupan
sosial, ekonomi, dan ketertiban masyarakat. Meskipun Indonesia telah memiliki
pengaturan hukum melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE), praktik perjudian online masih terus berkembang sehingga
menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengaturan dan penegakan
hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum
terhadap tindak pidana perjudian online berdasarkan UU ITE serta menganalisis
efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam pencegahan dan penegakan
hukum terhadap perjudian online di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh
bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji ketentuan peraturan
perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan pengaturan
dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perjudian online di
Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2), serta didukung oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan melalui
pemblokiran akses situs perjudian serta penindakan terhadap pelaku. Namun,
pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti yurisdiksi lintas
negara, anonimitas pelaku, perkembangan teknologi, keterbatasan sumber daya,
dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan regulasi, optimalisasi teknologi, serta peningkatan kerja sama antara
pemerintah, lembaga penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, dan
masyarakat agar penanggulangan perjudian online dapat berjalan lebih efektif.