Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan strategis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik sebagai kota sungai, sehingga kebijakan pengawasan sampah tidak hanya berkaitan dengan kebersihan darat tetapi juga berdampak pada pencemaran badan air dan kerentanan ekologis kawasan bantaran. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan telah memberikan mandat kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan sampah. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan sampah oleh DLH Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin serta beberapa titik infrastruktur persampahan seperti TPS, TPS3R, dan TPA Basirih. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam dengan tujuh informan yang terdiri dari akademisi, pejabat dan staf DLH, Ketua RT, serta masyarakat, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan pengelolaan sampah oleh DLH Kota Banjarmasin telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan di TPS, patroli lapangan, pembentukan Agen 3R, Program Surung Sintak, pengembangan bank sampah, serta koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, kelurahan, RT, dan RW. Berdasarkan teori implementasi George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan tersebut telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen aparatur DLH, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi sebagian masyarakat. Adapun faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, serta belum optimalnya penegakan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.