Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka penyalahgunaan
narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan yang menuntut optimalisasi kebijakan
rehabilitasi melalui implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12
Tahun 2019 yang diadopsi ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 8 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan rehabilitasi narkotika, memeriksa sinkronisasi operasional antar
perangkat hukum daerah, serta merumuskan model rehabilitasi yang ideal di tingkat
daerah.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan
pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh
melalui studi dokumen terhadap berbagai regulasi terkait, wawancara mendalam,
serta observasi langsung pada sejumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di
Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pisau
analisis menggunakan teori implementasi kebijakan, teori negara hukum, serta
pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi
pada tataran empiris masih menghadapi kendala komunikasi yang belum
terintegrasi, keterbatasan anggaran, serta kelangkaan SDM klinis adiksi. Kondisi
ini berimplikasi pada bervariasinya tingkat kepatuhan tata laksana pelayanan di
berbagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap Standar Nasional
Indonesia (SNI 8807:2022). Selain itu, koordinasi dan sinkronisasi operasional di
tingkat kelembagaan pemerintahan daerah masih menemui kendala akibat belum
optimalnya peran koordinatif serta adanya ego sektoral pada perangkat hukum
kunci seperti Badan Kesbangpol, Dinas Kesehatan, dan BNNP Provinsi Kalimantan
Selatan.
Sebagai solusi keilmuan terhadap problem tersebut, penelitian ini
menghasilkan "Model Rehabilitasi Narkotika Integratif Berbasis Maqāṣid al
Syarī‘ah" yang mengintegrasikan fase medis, psikososial, spiritual berbasis nilai
keagamaan lokal (pesantren), dan reintegrasi sosial dalam satu kesatuan sistem
berkelanjutan. Dalam perspektif hukum Islam, model ini secara konkret
mengoperasionalkan kemaslahatan publik melalui perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs)
dan akal (ḥifẓ al-‘aql) pada fase medis-klinis, perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn) pada
fase spiritual keagamaan, serta perlindungan kehidupan sosial (ḥifẓ al-ijtimā‘) pada
fase pascarehabilitasi di tengah masyarakat