Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya disfungsi traffic light di Kota
Barabai yang berdampak terhadap kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.
Meskipun telah diberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014
tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), dalam praktiknya masih terdapat
sejumlah traffic light yang mengalami kerusakan, hanya menyala lampu kuning, atau
tidak berfungsi sama sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan peraturan
belum terlaksana secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 terhadap traffic light di Kota
Barabai serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi
hukum yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas
Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan masyarakat Kota Barabai. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Perhubungan dan
masyarakat sebagai responden, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan
perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen pendukung. Data yang diperoleh
kemudian diolah melalui tahap editing, deskripsi, dan matriks, serta dianalisis secara
kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 49 Tahun 2014 tentang APILL di Kota Barabai telah dilaksanakan, namun
belum berjalan secara optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan
anggaran, kurangnya pemeliharaan rutin, kerusakan komponen traffic light, gangguan
pasokan listrik, keterbatasan sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang
belum maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain perbaikan dan penggantian
komponen yang rusak, peningkatan pengawasan, koordinasi dengan pihak terkait, serta
usulan modernisasi sistem traffic light berbasis teknologi agar mampu meningkatkan
efektivitas pengaturan lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan pelayanan publik di
bidang transportasi.