Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan jaminan fidusia
dalam pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin sebagai lembaga
keuangan mikro syariah. Dalam praktiknya, jaminan fidusia digunakan sebagai
bentuk pengamanan pembiayaan dengan tetap memberikan penguasaan objek
jaminan kepada nasabah. Praktik tersebut menarik untuk diteliti karena selain harus
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia, pelaksanaannya juga harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi
syariah, khususnya konsep rahn tasjily. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
praktik jaminan fidusia pada BMT UGT Nusantara Banjarmasin serta menganalisis
praktik tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di BMT UGT Nusantara
Banjarmasin. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak BMT dan
dokumentasi terkait praktik pembiayaan dengan jaminan fidusia. Selanjutnya data
dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan praktik yang terjadi di lapangan
dengan ketentuan hukum positif dan prinsip hukum ekonomi syariah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jaminan fidusia pada
pembiayaan di BMT UGT Nusantara Banjarmasin menggunakan benda bergerak
berupa kendaraan bermotor dengan penyerahan BPKB sebagai jaminan, sedangkan
kendaraan tetap berada dalam penguasaan anggota. Pengikatan jaminan dilakukan
melalui akta notaris dan pendaftaran fidusia untuk pembiayaan di atas
Rp10.000.000,00 sedangkan pembiayaan di bawah nominal tersebut umumnya
menggunakan perjanjian di bawah tangan tanpa pendaftaran fidusia. Dalam
perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut sesuai dengan konsep rahn
tasjily karena objek jaminan tetap berada dalam penguasaan anggota, sedangkan
bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Selain itu, praktik tersebut telah
mencerminkan prinsip kepercayaan (amanah), kehati-hatian, kemaslahatan,
musyawarah, dan keadilan. Namun demikian, dari perspektif hukum positif, praktik
tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena masih terdapat pembiayaan yang
menggunakan mekanisme jaminan fidusia tanpa dilakukan pendaftaran
sebagaimana diwajibkan dalam undang-undang. Kondisi tersebut berimplikasi pada
belum optimalnya kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak,
khususnya terhadap kedudukan penerima jaminan fidusia.