Kebijakan tarif khusus Rp5.000 bagi mahasiswa, di tengah tarif normal
penyeberangan feri lintas Kabupaten Barito Kuala menuju Kota Banjarmasin yang
berlaku saat ini sebesar Rp11.000, menimbulkan persoalan yuridis terkait batas
kewenangan desa dalam kebijakan yang berdampak fiskal. Penelitian ini bertujuan
menganalisis keabsahan kewenangan Pemerintah Desa Jelapat I serta dampak
kebijakan tersebut terhadap akses transportasi dan keberlanjutan pendidikan
mahasiswa.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif
analitis dengan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi penelitian di Desa Jelapat I,
Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Subjek penelitian meliputi Dinas
Perhubungan, perangkat desa, pengelola feri, dan mahasiswa. Data dikumpulkan
melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian
dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan
triangulasi sumber.
Hasil penelitian menunjukkan kebijakan ini merupakan tindakan diskresi
(freies ermessen) yang sah secara substansi dan sejalan dengan maslahah mursalah,
namun belum memenuhi kelengkapan prosedural formal karena belum dituangkan
dalam Peraturan Desa, belum dikoordinasikan lintas lembaga, dan belum
memanfaatkan mekanisme keringanan retribusi resmi yang tersedia melalui
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2020 jo. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun
2022. Kebijakan ini terbukti menghemat biaya transportasi mahasiswa hingga 50%
per bulan, tetapi memiliki tiga keterbatasan: inkonsistensi tarif di Pelabuhan Kuin,
ketiadaan seleksi ekonomi penerima, dan lemahnya administrasi data penerima
manfaat