Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Banjarmasin kerap menimbulkan
persoalan ketertiban ruang publik, namun sekaligus menjadi tumpuan ekonomi
masyarakat sektor informal. Meski Pemerintah Kota Banjarmasin telah
menerbitkan Perda Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan
PKL, pelanggaran di lapangan masih terus terjadi. Penelitian ini bertujuan
menganalisis efektivitas pelaksanaan Perda, faktor-faktor penghambatnya, dan
perspektif PKL terhadap kebijakan yang diterapkan pemerintah.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap lima belas informan
yang terdiri dari aparat Satpol PP, anggota DPRD, dan PKL di tujuh lokasi
penelitian. Analisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan
Teori Perlindungan Hukum Phillipus M. Hadjon, dan landasan konstitusional Pasal
27 ayat (2) dan Pasal 34 UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Hasil penelitian menunjukkan efektivitas Perda tergolong rendah.
Penegakan hukum masih bersifat reaktif dan tidak merata, Perda belum direvisi
sejak 14 tahun lalu, lokasi berdagang yang layak belum tersedia, dan mayoritas PKL
tidak mengetahui Perda akibat minimnya sosialisasi. PKL sesungguhnya tidak
menolak penataan, melainkan menginginkan pemberdayaan nyata berupa
penyediaan tempat berdagang yang layak. Temuan ini menegaskan bahwa
rendahnya efektivitas Perda mencerminkan belum terpenuhinya kewajiban negara
xii
dalam melindungi hak konstitusional warga negara di sektor informal, sebuah
persoalan mendasar yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban semata