Lalu lintas yang tertib dan aman merupakan bagian dari penyelenggaraan
negara hukum dalam memberikan perlindungan dan menjamin kepentingan
masyarakat. Namun, pelanggaran berupa melawan arus dan putar balik pada lokasi
yang dilarang masih sering terjadi di bawah Jembatan Sei Alalak, Kabupaten Barito
Kuala. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum
dan pelaksanaannya, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan
penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut serta mengidentifikasi
faktor-faktor penyebabnya.
Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara
dengan personel Satuan Lalu Lintas Polres Barito Kuala, Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Kuala, serta masyarakat dan pengguna jalan, dengan jumlah
narasumber sebanyak delapan orang. Pengumpulan data dilaksanakan pada periode
Maret– Mei 2026. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lain
yang relevan dengan penelitian. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif
untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum dan faktor
faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di kawasan bawah
Jembatan Sei Alalak.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas di kawasan bawah Jembatan Sei Alalak telah dilaksanakan
melalui upaya preventif dan represif, berupa pemasangan rambu lalu lintas,
sosialisasi, patroli, pemberian teguran, dan penindakan tilang. Namun,
pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan pengawasan,
baik karena minimnya kehadiran aparat di lapangan maupun belum tersedianya
kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), serta dipengaruhi oleh
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kebiasaan memilih jalur yang lebih
singkat, dan jarak putar balik yang relatif jauh. Hasil analisis menunjukkan bahwa
peraturan pusat dan daerah telah selaras secara hierarkis, sehingga tingginya
pelanggaran bukan disebabkan oleh disharmoni regulasi, melainkan oleh rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, keterbatasan sarana
penegakan hukum, dan pertimbangan efisiensi waktu. Oleh karena itu, diperlukan
penguatan pengawasan, peningkatan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat,
serta sinergi yang lebih efektif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah,
dan masyarakat guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum, dan keselamatan
berlalu lintas