Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan
normatif dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusan Lembaga
Kemasyarakatan RT, RW, dan LPMK dengan praktik pelaksanaannya di lapangan.
Berdasarkan pra-penelitian, ditemukan berbagai pelanggaran prosedur seperti
ketidakhadiran aparat kelurahan, tidak terpenuhinya kuorum pemilihan, serta
mekanisme aklamasi yang tidak sesuai prosedur normatif. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana keefektifan Perwali tersebut dalam kehidupan
masyarakat di Kelurahan Kebun Bunga serta apa saja faktor penghambat dalam
mengimplementasikannya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan
pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis). Pendekatan sosiologi hukum
digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika
sistem norma bekerja di masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan Plt. Lurah Kelurahan Kebun Bunga, para Ketua RT,
Ketua RW, dan warga setempat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi
dokumen dari buku, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik analisis data dilakukan
dengan mengkaji hasil pengolahan data menggunakan pisau analisis Teori Sistem
Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun
2024 di Kelurahan Kebun Bunga tergolong rendah dan belum berjalan sesuai norma
hukum yang diharapkan. Berdasarkan analisis tiga unsur sistem hukum Lawrence
M. Friedman, ditemukan hambatan nyata: 1) Struktur Hukum: Lemahnya fungsi
pengawasan dan pembinaan di mana staf kelurahan absen dalam mayoritas
musyawarah pemilihan. 2) Substansi Hukum: Terjadi over-regulation di mana
aturan dinilai terlalu rumit dan teknis, sementara literasi hukum masyarakat rendah
akibat tidak adanya sosialisasi dari kelurahan karena efisiensi anggaran. 3) Budaya
Hukum: Terjadi benturan antara formalisme birokrasi dengan logika komunal
masyarakat yang masih mengutamakan musyawarah sederhana/aklamasi lokal