Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Pasal 402 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang
mengkriminalisasi perkawinan dengan penghalang yang sah, di tengah maraknya
praktik poligami siri dan perkawinan tidak tercatat yang merugikan hak-hak istri
dan anak. Ketentuan tersebut lahir tanpa rujukan tekstual yang jelas terhadap
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi
Hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara
norma pidana dan norma perkawinan dalam menanggulangi praktik poligami siri
serta akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
filosofis, konseptual, dan peraturan perundang-undangan, menggunakan bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan
dan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan makna dan relasi antarnorma.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 KUHP berkedudukan
sebagai instrumen represif yang menopang mekanisme preventif berupa
kewajiban pencatatan dan izin poligami dalam Undang-Undang Perkawinan,
sehingga pasal tersebut pada hakikatnya tidak mengkriminalisasi poligami itu
sendiri, melainkan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan dan tanpa
persetujuan istri. Unsur penghalang yang sah hanya dapat dipahami secara utuh
melalui pembacaan sistematis bersama norma perkawinan, dan penerapannya
berpotensi menimbulkan risiko kontraproduktif berupa semakin tertutupnya
poligami siri dari jangkauan negara sehingga perlu tunduk pada prinsip ultimum
remedium. Dari perspektif maqāṣid syarī‘ah, ketentuan ini turut melindungi ḥifẓ
an-nasl dan ḥifẓ an-nafs, meskipun pemulihan hak ekonomi tetap bergantung pada
mekanisme keperdataan tersendiri secara utuh. Selain itu, ditemukan dualisme
norma antara hukum pidana dan hukum perkawinan mengenai akibat
ketidaktercatatan perkawinan, yang menimbulkan celah hukum berupa
ketidakjelasan status perkawinan pertama yang tidak tercatat sebagai dasar
penghalang yang sah, perbedaan forum dan beban pembuktian antara Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Agama, serta ketiadaan mekanisme pemulihan hak
keperdataan bagi korban. Harmonisasi paling realistis ditempuh melalui
penafsiran teleologis yang memaknai penghalang yang sah secara luas, didukung
yurisprudensi konsisten, koordinasi antar pengadilan, serta penyempurnaan
peraturan pelaksana dalam jangka panjang