Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat terkait
kebolehan radd, khususnya pembagian kepada ahli waris tertentu, yaitu suami dan
istri. Umar bin Khattab mengatakan dalam permasalahan waris apabila radd ini
terjadi dalam kasus yang suami atau istri termasuk di dalamnya, mereka tidak
berhak menerima pengembalian. Utsman bin Affan tidak memberikan
pengecualian kepada ahli waris penerima radd dan tetap memberikan sisa harta
warisan kepada suami atau istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
perbandingan istinbāth hukum pendapat Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan
tentang radd serta relevansi pendapat Utsman bin Affan terhadap Pasal 193 KHI.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative
approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer
yang digunakan meliputi Kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, Kitab Al-Fiqh
al-Islam wa Adillatuhu karya Wahbah al-Zuhaili, dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI) khususnya Pasal 193. Dianalisis melalui teori maqāshid al-syarī’ah dan
teori keadilan John Rawls.
Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, perbedaan Umar dan Utsman
bersumber pada dua pendekatan metodologis yang berbeda secara epistemologis.
Umar menggunakan qiyās yang berkedudukan sebagai dalīl zannī, sedangkan
Utsman menempuh pendekatan bayānī dengan menjaga keumuman ayat farāidh
sehingga berstatus qat’ī dalālah, sehingga argumentasi Utsman dinilai relatif lebih
kuat (rājih). Kedua, pandangan Utsman memiliki relevansi kuat, langsung, dan
menyeluruh dengan Pasal 193 KHI pada dimensi substantif, metodologis, dan
filosofis, termasuk pemenuhan prinsip keadilan John Rawls serta maqāshid al
syarī’ah. Konsep radd Utsman dan Pasal 193 KHI lebih memberikan maslahat
karena memastikan tidak ada harta warisan yang terbengkalai dan memperluas
distribusi kepada seluruh ahli waris tanpa pengecualian, sehingga mewujudkan
keadilan distributif yang inklusif dalam hukum waris Islam di Indonesia