Hayati, Zaida (2026) Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura pada Perkara Utang Bersama Pasca Perceraian Berbasis Kepentingan Keluarga. Masters thesis, Pascasarjana.
PERNYATAAN.pdf
Download (85kB)
AWAL.pdf
Download (574kB)
ABSTRAK.pdf
Download (210kB)
BAB I.pdf
Download (262kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (382kB)
BAB III.pdf
Download (136kB)
BAB IV.pdf
Download (588kB)
BAB V.pdf
Download (13kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (150kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (114kB)
Abstract
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum
mengatur secara eksplisit perihal utang bersama dalam pembahasan harta benda
dalam perkawinan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur
tanggung jawab atas utang, ketentuan tersebut belum memberikan ukuran
operasional untuk membedakan utang bersama dan utang pribadi. Akibatnya,
penyelesaian sengketa mengenai pembebanan utang setelah perceraian lebih
banyak bergantung pada pembuktian dan interpretasi hakim dalam setiap perkara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan
Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb,
219/Pdt.G/2020/PA.Bjb
dan
807/Pdt.G/2019/PA.Mtp tentang perkara harta bersama yang mencakup
pertanggungjawaban utang, lalu menganalisis metode penemuan hukum serta
kesesuaiannya dengan doktrin utang bersama, penerapan hukum progresif dan
keadilan dalam pertimbangan hukum tersebut, mengklasifikasikan utang pribadi
dan utang bersama, serta merumuskan tolak ukur kepentingan keluarga.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
dengan pendekatan kasus dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan
hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen,
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya, hakim
menggunakan metode penemuan hukum (rechtsvinding) melalui interpretasi
gramatikal terhadap frasa ‘harta benda dalam perkawinan’ dan interpretasi
interdisipliner dengan menerapkan konsep syirkah abdan mufawwadhah dalam
Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb dan 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb. Adapun
metode penemuan hukum dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp melalui
interpretasi gramatikal dengan memperluas makna harta benda dalam perkawinan
mencakup aktiva dan pasiva, serta secara sistematis menguatkan prinsip
persetujuan pasangan sesuai amanat Pasal 36 ayat (1) UUP. Selain faktor yuridis,
hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, di mana utang bersama
diuji secara materiil berdasarkan dimensi waktu (tempus), persetujuan pasangan
dan/atau asas kemanfaatan nyata bagi keluarga. Penentuan utang yang berorientasi
pada kepentingan keluarga diukur melalui lima indikator yang saling melengkapi
yaitu waktu (tempus), persetujuan, tujuan, kemanfaatan nyata, dan kualitas
pembuktian.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Sri YF |
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 03:47 |
| Last Modified: | 30 Jul 2026 03:47 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32102 |




