Praktik meminta sumbangan dengan cara memberikan barang kepada
masyarakat terlebih dahulu kemudian mengharapkan sejumlah uang sebagai balasan
merupakan fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Praktik tersebut
menimbulkan perbedaan pandangan mengenai status hukumnya dalam fikih
muamalah karena mengandung unsur pemberian barang, permintaan sumbangan,
serta adanya kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta
sumbangan atas dasar barang yang diberikan serta mengetahui dasar hukum yang
digunakan dalam menetapkan hukumnya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara terhadap enam orang ulama di Kota
Banjarmasin yang dipilih berdasarkan kompetensi dan pemahamannya di bidang
fikih. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan pendapat
para informan, kemudian dianalisis berdasarkan teori sumbangan dalam Islam, akad
tabarru', hukum meminta-minta dalam fikih, dan 'urf.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat di
kalangan ulama Kota Banjarmasin. Sebagian ulama membolehkan praktik tersebut
dengan syarat dilakukan secara sukarela, tidak mengandung unsur paksaan, gharar,
maupun penipuan, serta dipahami sebagai bentuk tabarru' atau sumbangan yang
didasarkan pada kerelaan para pihak dan kebiasaan masyarakat ('urf shahih).
Sementara itu, sebagian ulama lainnya tidak membolehkan karena praktik tersebut
dinilai mengandung unsur ketidakjelasan akad, tekanan sosial (paksaan halus), serta
memiliki kemiripan dengan meminta-minta yang dilarang dalam Islam atau bahkan
dapat mengarah kepada jual beli terselubung. Perbedaan tersebut lahir dari perbedaan
dalam memahami akad yang terjadi, penerapan kaidah fikih, penggunaan konsep 'urf,
serta penilaian terhadap ada atau tidaknya unsur kerelaan dan kemudaratan dalam
praktik tersebut.