Abdussamad, Gusti M Ardi (2026) Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 Terhadap Retribusi Jasa Parkir. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (149kB)
AWAL.pdf
Download (881kB)
ABSTRAK.pdf
Download (252kB)
BAB 1.pdf
Download (622kB)
BAB 2.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (548kB)
BAB 3.pdf
Download (305kB)
BAB 4.pdf
Download (587kB)
BAB 5.pdf
Download (156kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (387kB)
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf
Download (2MB)
Abstract
Kenaikan tarif parkir menghebogkah nasyarakat. Tata kelola parkir sangat
kacau karena dinilai terlalu inovatif, transparansi setoran dari pengelolaan parkir
yang tidak jelas. Kurangnya tanggung jawab dari parkir untuk karcis parkiri jika
hilang maka akan dikenakan biaya atau membayar denda
Tujuan penelitian menambah wawasan dan pengetahuan mengenai
permasalahan yang diteliti. Baik bagi peneliti sendiri, maupun pihak lain yang
ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut, dan
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pengembangan studi Hukum Tatanegara khususnya berkenaan dengan efektivitas
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 terhadap retribusi jasa
parkir.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan teknik
pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian
terdiri dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, juru parkir, serta
pengguna jasa parkir (ojek online). Analisis data dilakukan melalui reduksi data,
penyajian data dalam bentuk matriks, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2023 berada pada kategori cukup efektif. Hal ini terlihat dari penerapan
tarif parkir yang telah sesuai ketentuan terbaru, mekanisme setoran yang berjalan
secara rutin, serta adanya pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Perhubungan.
Penyesuaian tarif melalui Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun
2025 menjadi bentuk respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat sehingga
meningkatkan tingkat penerimaan publik. Namun demikian, masih terdapat
kelemahan pada aspek sosialisasi kebijakan, pemahaman juru parkir terhadap
substansi regulasi, standar pelayanan dan tanggung jawab atas keamanan
kendaraan, serta potensi kebocoran dalam sistem setoran manual. Faktor
penghambatnya antara lain kurangnya sosialisasi langsung kepada pelaksana di
lapangan, keterbatasan sumber daya pengawasan, belum optimalnya pemanfaatan
teknologi dalam sistem retribusi, serta ketidakkonsistenan penerapan tarif di
beberapa lokasi.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Tatanegara ( Siyasah Syariyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 01:16 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 01:16 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32209 |




