Ahmad, Rahim (2026) Kecukupan Pembuktian Perselisihan dan Pertengkaran dalam Perkara Cerai Talak: Analisis Dissenting Opinion Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK. [Skripsi]
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN - RAHIM AHMAD.pdf
Download (87kB)
AWAL - RAHIM AHMAD.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK - RAHIM AHMAD.pdf
Download (177kB)
BAB I - RAHIM AHMAD.pdf
Download (464kB)
BAB II - RAHIM AHMAD.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (352kB)
BAB III - RAHIM AHMAD.pdf
Download (296kB)
BAB IV - RAHIM AHMAD.pdf
Download (344kB)
BAB V - RAHIM AHMAD.pdf
Download (198kB)
DAFTAR PUSTAKA - RAHIM AHMAD.pdf
Download (224kB)
LAMPIRAN - RAHIM AHMAD.pdf
Download (3MB)
Abstract
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK memperlihatkan adanya
perbedaan pertimbangan hukum antara mayoritas Majelis Hakim dan hakim yang
menyatakan dissenting opinion mengenai kecukupan pembuktian perselisihan dan
pertengkaran sebagai alasan perceraian. Perbedaan tersebut muncul setelah
Pengadilan Tinggi Agama melakukan pemeriksaan tambahan pada tingkat
banding terhadap perkara yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Agama
Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi
pertimbangan hukum mayoritas Majelis Hakim dan dissenting opinion dalam
menilai kecukupan pembuktian serta menganalisis pemeriksaan pembuktian yang
dilakukan
Pengadilan
111/Pdt.G/2024/PTA.JK.
Tinggi
Agama dalam Putusan Nomor
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer berupa Putusan
Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, peraturan perundang-undangan, serta bahan
hukum lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui
teknik studi dokumen dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Majelis Hakim menilai
kecukupan pembuktian berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, termasuk
pemeriksaan tambahan pada tingkat banding yang menunjukkan adanya
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak adanya harapan hidup
rukun kembali, sedangkan hakim yang menyatakan dissenting opinion
berpendapat bahwa pembuktian belum memenuhi ketentuan khusus pembuktian
perkara perceraian sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang
undangan sehingga putusan tingkat pertama seharusnya dipertahankan.
Pemeriksaan pembuktian yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama merupakan
pelaksanaan kewenangan pemeriksaan ulang pada tingkat banding melalui
pemeriksaan tambahan terhadap para pihak dan saksi, sehingga menghasilkan
fakta hukum baru yang dijadikan dasar untuk menilai kembali kecukupan
pembuktian perselisihan dan pertengkaran serta mengubah amar putusan tingkat
pertama
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | Yoe Oden |
| Date Deposited: | 03 Aug 2026 02:15 |
| Last Modified: | 03 Aug 2026 02:15 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32215 |




