Pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk
menjamin kebutuhan energi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani
sasaran. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti antrean
pembeli, keterbatasan stok, dan distribusi yang belum merata sehingga
menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023. Penelitian ini bertujuan
mengetahui praktik pendistribusian LPG pada empat pangkalan di Kota
Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala serta menganalisis kesesuaiannya dengan
ketentuan dalam keputusan menteri tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi
bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran LPG bersubsidi agar
tepat sasaran.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologis. Penelitian lapangan dilaksanakan pada bulan Juni 2026 di empat
pangkalan LPG 3 kg di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala, Provinsi
Kalimantan Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi terhadap 20 narasumber yang terdiri atas pengelola pangkalan, sopir
pengangkut LPG, dan masyarakat pengguna. Analisis data dilakukan melalui
reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis
hasil penelitian lapangan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto
yang menitikberatkan pada faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan
kebudayaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pendistribusian LPG 3 kg pada
keempat pangkalan secara umum telah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM
Nomor 37.K/Mg.01/Mem.M/2023. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum
Soerjono Soekanto, faktor hukum, penegak hukum, dan sarana pendukung telah
berjalan dengan baik, ditandai dengan diterapkannya verifikasi NIK melalui
aplikasi MyPertamina, penjualan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), serta
pengawasan oleh agen dan Pertamina. Namun, faktor masyarakat dan kebudayaan
belum sepenuhnya mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan karena masih
ditemukan antrean pembeli, keterbatasan pasokan pada waktu tertentu, serta
kebiasaan masyarakat membeli LPG tanpa menyesuaikan kebutuhan. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah, Pertamina, agen, dan
pangkalan, disertai edukasi kepada masyarakat agar distribusi LPG bersubsidi
semakin efektif, merata, dan tepat sasaran.