Penerapan hukum Islam di Aceh melalui instrumen qanun merupakan
bentuk otonomi khusus berdasarkan UU No. 44/1999 dan UU No. 11/2006, yang
mencerminkan praktik pluralisme hukum di Indonesia. Namun, penerapannya
masih menyisakan persoalan terkait kedudukan qanun dan potensi konflik norma
dengan hukum nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum
Islam Aceh dalam sistem hukum nasional, relevansinya dengan prinsip negara
hukum NKRI, serta merumuskan model harmonisasinya.
Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang
undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi
kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori pluralisme
hukum, teori negara hukum, dan teori harmonisasi hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Aceh memiliki
kedudukan yang sah dalam struktur hukum nasional karena memperoleh legitimasi
konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta pengaturan dalam Undang-Undang Nomor
44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam perspektif teori
pluralisme hukum, penerapan hukum Islam di Aceh mencerminkan bentuk weak
legal pluralism, yaitu sistem hukum yang diakui dan dilembagakan oleh negara.
Penerapan hukum Islam di Aceh tetap relevan dengan prinsip negara hukum NKRI
sepanjang dilaksanakan sesuai konstitusi, hierarki peraturan perundang-undangan,
dan prinsip perlindungan hak asasi manusia, meskipun masih terdapat tantangan
berupa potensi konflik norma antara qanun dan hukum nasional. Oleh karena itu,
model harmonisasi yang paling sesuai adalah pendekatan komplementer melalui
penguatan mekanisme judicial review, sinkronisasi legislasi, dan koordinasi
kelembagaan antara Pemerintah Aceh, pemerintah pusat, Mahkamah Syar'iyah,
Mahkamah Agung, kepolisian, dan kejaksaan sehingga kekhususan Aceh tetap
iiterpelihara tanpa mengurangi prinsip negara hukum dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia