Balapan liar di Kota Banjarmasin, khususnya di titik-titik rawan seperti
Jalan A. Yani Km. 3-5, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Jalan dan Jalan Lambung
Mangkurat, H. Hasan Basry masih terus terjadi meskipun Pasal 115 Undang
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas
melarangnya. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan persoalan
hukum dan sosial yang meresahkan karena melibatkan remaja sebagai pelaku utama
serta berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kesenjangan antara regulasi dan
implementasi tersebut melatarbelakangi penelitian ini, dengan rumusan masalah:
bagaimana efektivitas penegakan Pasal 115 beserta faktor pendukung dan
penghambatnya, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkannya.
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan Pasal 115 dan faktor
faktor yang memengaruhinya, serta upaya yang telah dilakukan aparat dan
masyarakat untuk meningkatkan efektivitasnya.
Penelitian ini menggunakan metode hukum Sosiologis dengan pendekatan
kualitatif deskriptif, berlokasi di titik-titik rawan balapan liar Kota Banjarmasin.
Data diperoleh melalui wawancara dengan Kasat Lantas Polresta Banjarmasin,
pelaku balapan liar, dan masyarakat terdampak, dilengkapi data sekunder berupa
peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, kemudian dianalisis
menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian menunjukkan penegakan Pasal 115 di Kota Banjarmasin
belum optimal, meskipun secara normatif sudah memberikan dasar hukum yang
jelas dengan ancaman sanksi pidana. Ketidakoptimalan ini disebabkan lima faktor:
belum adanya perda khusus dengan sanksi tegas, keterbatasan personel dan sarana
patroli, ketiadaan sirkuit balap resmi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta
balapan liar yang telah membudaya di kalangan remaja. Upaya preventif dan
represif yang dilakukan pun belum mampu menekan praktik ini secara
berkelanjutan karena minimnya fasilitas legal, koordinasi antarinstansi, dan
partisipasi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penegakan Pasal 115 terhadap
praktik balapan liar di Kota Banjarmasin masih rendah dan memerlukan perbaikan
menyeluruh agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.