Pelanggaran hak merek dagang merupakan perbuatan yang merugikan
pemilik merek, menyesatkan konsumen, dan mengganggu persaingan usaha. Dalam
hukum positif Indonesia, perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan hukum Islam
memandang merek sebagai hak kepemilikan yang bernilai ekonomi dan wajib
dilindungi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pelanggaran hak merek
dagang menurut hukum positif dan hukum Islam serta membandingkan persamaan
dan perbedaannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Data diperoleh
melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016,
Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005, literatur, jurnal, dan sumber
hukum lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif dan deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama
melindungi hak atas merek dan melarang pemalsuan, peniruan, serta penggunaan
tanpa izin. Hukum positif memberikan perlindungan berdasarkan prinsip *first to
file* dengan sanksi pidana penjara dan denda, sedangkan hukum Islam
menggolongkan pelanggaran merek sebagai *jarīmah ta‘zīr* dengan sanksi yang
ditetapkan hakim berdasarkan tingkat kemudaratan. Perbedaan utamanya terletak
pada dasar hukum, ruang lingkup perlindungan, dan sifat sanksi. Penelitian ini
merekomendasikan peningkatan kesadaran pendaftaran merek, penguatan
penegakan hukum, serta sosialisasi perlindungan merek berdasarkan hukum positif
dan hukum Islam