Keberadaan bangunan apung (lanting) yang berdampingan dengan lalu
lintas kapal tongkang pengangkut batu bara di Sungai Napu, Desa Kalanis,
Kabupaten Barito Selatan, menunjukkan adanya perbedaan kepentingan dalam
pemanfaatan ruang sungai. Bagi masyarakat, sungai merupakan ruang hidup dan
sumber mata pencaharian, sedangkan bagi pengusaha menjadi jalur distribusi batu
bara. Perbedaan kepentingan tersebut memicu kerusakan lanting, mengganggu
aktivitas masyarakat, serta menimbulkan persoalan mengenai tanggung jawab dan
ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara
masyarakat, pemerintah desa (negara), dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai
Napu serta mengkaji peran negara dalam penyelesaian konflik berdasarkan
perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilaksanakan di Desa
Kalanis pada 20 April–20 Juni 2026. Data dikumpulkan melalui wawancara
terhadap 11 narasumber, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis
menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Analisis dilakukan dengan
menggunakan teori negara hukum, peran negara, perlindungan hukum, dan
kepastian hukum dalam perspektif Hukum Tatanegara, serta prinsip syura,
maslahah, dhaman, dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār dalam perspektif Fiqih Siyasah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan masyarakat, pemerintah
desa, dan pengusaha bersifat saling bergantung, tetapi diwarnai konflik akibat
perbedaan kepentingan. Penyelesaian konflik masih mengandalkan musyawarah
dan ganti rugi yang bersifat kasuistis karena belum didukung regulasi tertulis. Dari
perspektif Hukum Tatanegara, peran negara dalam fungsi regulasi, perlindungan
hukum, dan pengawasan belum optimal. Sementara itu, dari perspektif Fiqih
Siyasah, penyelesaian melalui musyawarah dan ganti rugi telah mencerminkan nilai
syura, dhaman, dan prinsip menghindari kemudaratan, meskipun belum
sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas untuk menjamin
kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak.