Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan juru parkir
terhadap penggunaan atribut resmi dan belum efektifnya implementasi Perwali
Nomor 9 Tahun 2023 di Kecamatan Banjarmasin Barat. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan atribut juru parkir di Kecamatan
Banjarmasin Barat? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah khususnya
Kecamatan Banjarmasin Barat untuk mewujudkan efektivitas Perwali Nomor 9
Tahun 2023?
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berfokus pada perparkiran yang
ada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Subjek penelitian meliputi juru parkir resmi
dan ilegal, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta masyarakat pengguna jasa
parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi,
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif
deskriptif analitis dengan penyimpulan deduktif dan induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Perwali Nomor 9
Tahun 2023 belum berjalan secara efektif karena masih banyak faktor
penghambat seperti faktor hukum, sarana dan prasarana, penegakan hukum, serta
kesadaran masyarakat; 2) Tingkat kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir
masih rendah. Masih ditemukan juru parkir resmi yang tidak menggunakan atribut
dan tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan; 3) Upaya pemerintah
Kecamatan Banjarmasin Barat dalam mewujudkan efektivitas Perwali masih
terbatas pada pemantauan dan sosialisasi, namun belum disertai penegakan sanksi
yang tegas.
Saran yang diajukan: Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pengawasan
rutin dan mempertegas sanksi bagi juru parkir yang tidak memakai atribut; juru
parkir diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan; masyarakat perlu
memahami hak sebagai konsumen dan membedakan parkir resmi dengan parkir
liar;
serta peneliti selanjutnya disarankan mengkaji lebih dalam faktor
penghambat efektivitas Perwali.