Pencemaran sungai di Kota Banjarmasin, khususnya di Kecamatan
Banjarmasin Selatan, masih menjadi persoalan serius meskipun telah ada
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan
Sungai. Masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan
sampah dan limbah domestik, yang mencerminkan rendahnya kesadaran hukum
serta lemahnya implementasi kebijakan di lapangan. Tokoh masyarakat dalam hal
ini yakni Ketua RT dan Ulama sebagai aktor sosial yang memiliki pengaruh kuat
di tingkat lokal dipandang memiliki posisi strategis untuk menjembatani
kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis upaya dan kebijakan Pemerintah Kota Banjarmasin
dalam mengoptimalkan implementasi Perda tersebut, serta mengkaji peran tokoh
masyarakat (Ketua RT dan Ulama) dalam mendukung pelaksanaan Perda guna
mencegah pencemaran air.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal
research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di
kawasan Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Subjek penelitian
meliputi tokoh masyarakat dalam hal ini Ketua RT dan Ulama, aparat Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Bidang Sungai, serta masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui
observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Analisis data
menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, teori
efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta konsep kesadaran hukum dan Fiqh
Al-Bi'ah.
Penelitian menemukan bahwa seluruh informan dari kalangan tokoh
masyarakat (Ketua RT dan Ulama) tidak mengetahui adanya Perda No. 15 Tahun
2016, hanya mengetahui larangan umum membuang sampah ke sungai tanpa
memahami dasar hukum dan sanksinya. Meskipun demikian, mereka telah
menjalankan peran secara mandiri melalui kerja bakti dan dakwah kebersihan.
Pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembentukan Agen 3R, dan penegakan
aturan, namun masih terkendala komunikasi kebijakan yang tidak menjangkau
aktor kunci, keterbatasan sumber daya, fragmentasi wewenang, serta hambatan
budaya kebiasaan turun-temurun. Peran tokoh masyarakat (Ketua RT dan Ulama)
belum terintegrasi dengan program pemerintah karena ketidaktahuan mereka
terhadap Perda dan tidak adanya mekanisme koordinasi formal