Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anomali yuridis dalam Putusan
Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.Plh, di mana Majelis Hakim
mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan ingin menambah keturunan.
Perkara ini menjadi unik dan kontroversial secara normatif karena istri pertama
terbukti sehat secara biologis dan berada pada usia produktif, namun menolak
menambah anak karena merasa dua anak sudah cukup. Alasan tersebut tidak
tercantum secara eksplisit sebagai syarat alternatif dalam Pasal 4 ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum
Islam. Permasalahan utama yang dikaji adalah alasan dan dasar hukum
pertimbangan hakim serta metode penemuan hukum yang digunakan dalam
memutus perkara tersebut.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doktrinal)
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus
(case approach). Sumber bahan hukum primer adalah salinan Putusan Nomor
46/Pdt.G/2023/PA.Plh, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur hukum
keluarga Islam, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan hukum
tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan dan dasar yuridis Hakim dalam
mengabulkan permohonan didasarkan pada penafsiran teleologis-sosiologis dan
penerapan doktrin maslahah mursalah. Hakim melakukan tindakan contra legem
dengan memosisikan persetujuan sukarela dari istri pertama sebagai syarat utama
(ultimate condition) yang mampu mengesampingkan kekakuan syarat fakultatif
normatif, demi menghindari kemudaratan perdata yang lebih besar seperti potensi
terjadinya poligami siri (di bawah tangan) dan telantarnya hak-hak keperdataan
anak serta istri. Dasar hukum yang digunakan Hakim tetap berpijak pada Pasal 3,
4, dan 5 UU Perkawinan, Surah Al-Nisa ayat 3, serta Pasal 94 Kompilasi Hukum
Islam terkait pemisahan harta bersama. Metode penemuan hukum yang digunakan
adalah penafsiran teleologis-sosiologis dan penalaran hukum berorientasi
kemaslahatan (maqashid syariah) guna memberikan kepastian hukum substantif
bagi para pihak.