Perkembangan teknologi finansial telah melahirkan model layanan perbankan
baru yang dikenal sebagai neobank, yaitu penyelenggara jasa perbankan yang
beroperasi sepenuhnya secara digital tanpa kantor cabang fisik. Kemudahan akses
dan efisiensi yang ditawarkan neobank turut membawa risiko baru bagi nasabah,
seperti kegagalan sistem, kebocoran data pribadi, dan kerugian akibat kelemahan
keamanan elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji
bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna aplikasi neobank serta
tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh penyelenggara neobank apabila
terjadi kerugian pada nasabah.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach), dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang
mendukung untuk menjawab permasalahan dalam konteks masalah terkait pada
penelitian ini.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah
tersebar dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Perlindungan
Konsumen, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, UU P2SK, dan POJK
Nomor 22 Tahun 2023, yang mencakup perlindungan preventif (kewajiban
transparansi informasi dan keamanan sistem) dan represif (hak pengaduan, ganti
rugi, dan penyelesaian sengketa). Namun, perlindungan ini belum optimal karena
pengaturan yang parsial, rendahnya literasi digital nasabah, dan ketimpangan
posisi tawar dalam perjanjian baku. Tanggung jawab hukum neobank didasarkan
pada prinsip liability based on fault (Pasal 1365 KUH Perdata), presumption of
liability, dan strict liability, namun sering dibatasi oleh klausula eksonerasi yang
mengalihkan risiko kepada nasabah.