Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pendistribusian LPG
bersubsidi secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. LPG
bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi rumah tangga dan pelaku
usaha mikro. Namun, dalam praktiknya pendistribusian LPG bersubsidi masih
menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap
pangkalan, cepat habisnya stok, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer,
serta belum meratanya pengendalian distribusi pada setiap wilayah. Oleh karena
itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pendistribusian LPG
bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota
Banjarbaru serta kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan
dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri atas pemilik pangkalan LPG
bersubsidi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua RT, masyarakat sebagai
konsumen rumah tangga, pelaku usaha mikro, dan sopir pengangkut LPG
bersubsidi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif
kualitatif untuk menggambarkan sistem pendistribusian LPG bersubsidi serta
kendala-kendala yang terjadi di lapangan.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pendistribusian LPG
bersubsidi di Kelurahan Landasan Ulin Utara pada dasarnya dilakukan melalui
jalur resmi, yaitu dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) kepada agen,
kemudian disalurkan kepada pangkalan, dan selanjutnya diterima oleh konsumen
akhir. Dalam praktiknya, salah satu pangkalan menerapkan sistem kartu kendali
untuk mengatur pembelian LPG bersubsidi agar lebih merata kepada warga di
wilayah RT setempat. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan adanya
beberapa kendala dalam pendistribusian LPG bersubsidi, yaitu keterbatasan akses
masyarakat terhadap pangkalan, cepat habisnya stok LPG, keterlambatan
distribusi, perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, serta belum
seragamnya pengendalian distribusi pada setiap wilayah. Kendala tersebut
menyebabkan sebagian masyarakat dan pelaku usaha mikro harus membeli LPG
melalui pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Dalam perspektif hukum
ekonomi syariah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendistribusian LPG
bersubsidi perlu memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, ketepatan sasaran,
dan kemaslahatan agar manfaat subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat
yang membutuhkan.