Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil yang
digunakan oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara peradilan Islam di
Indonesia. Salah satu ketentuan yang masih diperdebatkan dari KHI ialah Pasal
173b yang menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Ketentuan tersebut
berbeda dengan konstruksi hukum kewarisan dalam fikih klasik yang tidak
menempatkan fitnah sebagai mawāni’ al-irṡ, sehingga memunculkan persoalan
mengenai dasar pendalilan (ratio legis) yang melandasinya. Penelitian ini bertujuan
menganalisis metode istidlāl yang melandasi pembentukan Pasal 173b KHI serta
menawarkan diskusi alternatif yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.
Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
peraturan/doktrinal (legal approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap kajian akademis yang menopang pendalilan Pasal 173b KHI. Kemudian
dianalisis secara yuridis melalui perspektif usul fikih dengan menerapkan operasi
metode-metode istidlāl dan ditopang kajian tafsir Al-Qur’an dan hadis, serta fikih
dan usul fikih yang relevan dengan pertimbangan asas kepastian hukum dan asas
keadilan sebagai tolok ukur dan koridor kritik.
Penelitian ini menemukan bahwa penetapan fitnah sebagai penghalang
kewarisan dalam Pasal 173b KHI belum ditopang oleh konstruksi pendalilan yang
memadai. Analisis menunjukkan kelemahan pada penerapan qiyas karena
persamaan `illah antara fitnah dan pembunuhan tidak terpenuhi, bablasnya
pengakuan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan hingga menyalahi ijmak, serta
adanya kesamaan dengan Pasal 838 KUHPerdata yang perumusannya bukan
ditempuh dan didasari dengan metode dan pertimbangan istidlāl hukum Islam.
Diskusi temuan tersebut mengarah pada implikasi menambahkan fitnah sebagai
penghalang kewarisan yang menggoyahkan pemenuhan Pasal 173b KHI terhadap
asas kepastian hukum dan asas keadilan. Penelitian ini menawarkan reformulasi
pasal dengan membatasi fitnah sebagai penghalang kewarisan hanya apabila
terbukti memiliki hubungan kausal langsung terhadap kematian pewaris, sehingga
dipersamakan dengan pembunuhan yang secara umum menjadi penghalang
kewarisan dalam perspektif Mazhab Syafi`i. Rekonstruksi tersebut diharapkan
mampu mempertahankan responsivitas KHI terhadap perkembangan hukum
sekaligus menjaga konsistensi metode istidlāl dan legitimasi hukum kewarisan
Islam