EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H. (2026) Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah. In: Pidato Pengukuhan Guru Besar (Bidang Kepakaran Hukum Ekonomi Syariah), Selasa, 18 Agustus 2026, Banjarmasin.

[thumbnail of Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah.pdf] Text
Tanggung Jawab Produsen Terhadap Sampah Pascakonsumsi Dalam Bingkai Hukum Ekonomi Syariah.pdf

Download (7MB)

Abstract

Tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi atau
biasa disebut dengan tanggung jawab produsen yang diperluas
(Extended Producer Responsibility/EPR) merupakan isu penting
untuk mencegah pencemaran lingkungan. EPR sudah diterapkan di
banyak negara termasuk Indonesia. Walaupun penerapan EPR di
Indonesia sudah didukung oleh sejumlah peraturan, namun masih
banyak produsen yang tidak melaksanakan EPR. Studi yang
dilakukan ini mencoba menghubungkan EPR dengan Hukum
Ekonomi Syariah. Hal ini dikarenakan Hukum Ekonomi Syariah
dapat memberikan landasan etis-teologis yang lebih kuat daripada
sekedar regulasi formal. Karena itulah studi ini bertujuan untuk
menganalisis bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah
tentang tanggung jawab produsen terhadap sampah pascakonsumsi
(Extended Producer Responsibility/EPR), serta bagaimana model
pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi di
Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil studi menunjukkan bahwa dalam bingkai Hukum Ekonomi
Syariah, EPR selaras dengan kaidah al-ghunmu bi al-ghurmi
(keuntungan muncul bersama risiko) dan al-kharaj bi al-dhaman
(hasil usaha muncul bersama biaya). Produsen dipandang sebagai
mashlahah maximizer yang selaras dengan maqashid. Adapun
model pertanggungjawaban ideal terhadap sampah pascakonsumsi
adalah bersifat kolektif melalui kolaborasi seluruh pemangku
kepentingan; produsen, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan
media, yang didorong oleh landasan etis-teologis untuk mencapai
kemaslahatan bersama dan kelestarian semesta

Item Type: Conference or Workshop Item (Speech)
Subjects: H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
K Law > K Law (General)
Depositing User: Yoe Oden
Date Deposited: 07 Sep 2026 07:24
Last Modified: 07 Sep 2026 07:26
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/32412

Actions (login required)

View Item
View Item