Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada
Pemilihan Presiden Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini
dilatarbelakangi oleh peningkatan partisipasi pemilih di Kalimantan Selatan, dari
79,5% pada Pilpres 2019 menjadi 83,2% pada Pilpres 2024. Peningkatan tersebut
menjadi dasar untuk mengkaji upaya KPU dalam mendorong partisipasi masyarakat
sekaligus mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
sosiologi hukum (socio-legal approach). Data dikumpulkan melalui wawancara
mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di KPU Provinsi Kalimantan Selatan.
Informan berjumlah enam orang, terdiri atas dua orang dari pihak KPU Provinsi
Kalimantan Selatan, dua orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dan dua
orang masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golongan putih).
Dokumentasi meliputi kegiatan sosialisasi pada media sosial resmi KPU Provinsi
Kalimantan Selatan, pamflet digital ajakan menggunakan hak pilih, data laporan
partisipasi pemilih pada Pilpres 2024, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Kalimantan Selatan
melakukan sosialisasi berbasis kearifan lokal melalui Kirab Pemilu menyusuri
sungai, sosialisasi tatap muka kepada kelompok pemilih strategis dan penyandang
disabilitas, pemanfaatan media sosial, kegiatan Car Free Day, serta koordinasi
dengan instansi terkait. Peningkatan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan upaya
KPU, tetapi juga peran peserta Pilpres dan tim sukses dalam mengajak masyarakat
menggunakan hak pilihnya. Meskipun partisipasi mencapai 83,2%, masih terdapat
16,8% pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hasil wawancara
mengindikasikan kendala berupa pola pikir masyarakat yang pragmatis, hambatan
administrasi kependudukan dan prosedur pindah memilih bagi pemilih perantau,
tantangan geografis, serta keterbatasan anggaran sosialisasi di tingkat kecamatan.
Kendala tersebut membantu menjelaskan faktor-faktor yang dapat memengaruhi
ketidakikutsertaan pemilih. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan pemilih
berkelanjutan, penyederhanaan layanan pindah memilih, pemerataan anggaran
sosialisasi, serta penguatan kemitraan antara KPU, perguruan tinggi, media, dan
tokoh masyarakat