Penelitian ini berangkat dari jaminan hak setiap orang atas lingkungan
hidup yang baik dan sehat sebagaimana Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di
Kota Banjarmasin dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional
warga, termasuk hambatan dan upaya pemerintah daerah.
Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan warga sebagai
penerima layanan, sedangkan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan
Hidup menjadi data pendukung. Data dilengkapi observasi dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa warga Banjarmasin memiliki
hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah
telah mengupayakan perlindungan melalui pelaksanaan Perda Kota
Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011, pelayanan pengangkutan, kanal
pengaduan, serta program Agen 3R dan bank sampah. Namun, warga masih
menyampaikan keluhan mengenai penumpukan sampah, TPS yang
meluber, bau, genangan, dan saluran tersumbat. Hambatan meliputi perilaku
membuang sampah, keterbatasan kapasitas pengangkutan, cuaca dan banjir
rob, serta koordinasi dan tindak lanjut pengaduan. Dengan demikian,
perlindungan hak telah diupayakan, tetapi pemenuhannya masih perlu
diperkuat melalui peningkatan kualitas dan pemerataan layanan,
transparansi, partisipasi, serta akuntabilitas pemerintah daerah.