Hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum yang terbentuk dan mengikat
bagi masyarakat adat, keberadaannya tumbuh dan berkembang seiring dengan
tumbuh kembang masyarakat adat tersebut, oleh karena itu hakikinya hukum adat
merupakan hukum yang tidak tertulis. Oleh karena sifatnya yang tidak tertulis
tersebut, maka hukum adat mempunyai tingkat internalisasi yang dalam bagi
masyarakat adat, sehingga tingkat kepatuhan atau ketaatannya sangat tinggi.
Prinsip-Prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat
masyarakat Banjar terlihat dalam proses pembagian harta warisan pada lembaga
“damai” dengan cara islah tersebut, yaitu :
a. perempuan diakui kedudukannya sebagai ahli waris, karena didasarkan kepada
ketentuan faraid (hukum waris Islam), baik atas dasar petuah tuan guru
ataupun atas pengetahuan ahli waris;
b. akses perempuan dalam lembaga “bedamai” sangat terbuka dan tidak
dibedakan dengan ahli waris laki-laki, bahkan dalam “harta parapantangan”
aksesnya lebih besar daripada pihak laki-laki.
c. besaran bagian masing-masing ahli waris tidak didasarkan kepada gender,
melainkan didasarkan kepada kondisi objektif tentang harta peninggalan dan
kontribusi ahli waris terhadap pewaris. Oleh karena itu besarnya bagian
perempuan bersifat relative, yaitu bisa lebih besar dari laki-laki, bisa lebih
kecil dari laki-laki dan atau bisa sama dengan laki-laki.
d. pada lembaga “damai” dengan cara islah ini dikembangkan prinsip-prinsip
yang menjadi jiwa hukum (legal spirit) untuk melakukan pembagianwarisan,
yaitu prinsip Ketuhanan, Prinsip Kemanfaatan dan prinsip keseimbangan.