Iqbal, Firhan (2017) Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul ‘Urs. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (165kB)
AWAL.pdf
Download (572kB)
ABSTRAK.pdf
Download (136kB)
BAB I.pdf
Download (500kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (523kB)
BAB III.pdf
Download (142kB)
BAB IV.pdf
Download (588kB)
BAB V.pdf
Download (51kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (257kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (3MB)
Abstract
Firhan Iqbal. 2017. Pendapat Ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tentang
Hukum Penggunaan Jalan Umum Sebagai Tempat Walimatul ‘Urs,
Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam, Pembimbing (I) Diana Rahmi S.Ag., M.H,
(II) H.j Rabiatul Adawiyah, M.Ag.
Kata Kunci: Jalan Umum, Walimatul ‘Urs
Penelitian ini dilatarbelakangi sering digunakannya jalan umum sebagai
tempat walimatul ‘urs baik sebagian ataupun menutup akses sementara, sehingga
kegiatan lalu lintas terganggu dan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna
jalan yang lain.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama kabupaten Hulu
Sungai Tengah tentang penggunaan jalan umum sebagai tempat walimatul ’urs
beserta dasar hukum yang digunakan dalam pendapat tersebut.
Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang
berangkat dari data-data primer di lapangan terkait dengan pendapat hukum
ulama kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang penggunaan area publik sebagai
tempat walimatul ‘urs. Penelitian ini mengambil lokasi di kabupaten Hulu Sungai
Tengah terbatas pada 4 kecamatan yakni kecamatan Barabai, Labuan Amas
Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Untuk memperoleh data yang
dimaksud, penulis menggunakan teknik wawancara, kemudian dilakukan
pengolahan data dengan teknik editing dan kategorisasi. Setelah data diperoleh,
selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dua pendapat di kalangan
informan berkenaan tentang hukum penggunaan jalan umum sebagai tempat
walimatul ‘urs. Pendapat pertama menyatakan kebolehannya. Pendapat yang
kedua menghukumkan makruh meski pada awalnya mengharamkan. Pihak yang
membolehkan beranggapan tindakan tersebut dipilih karena darurat, maka
berdasarkan kaidah ushul fiqh bahwa dalam kondisi darurat hal-hal yang
terlarang dibolehkan. Adapun yang memakruhkan beralasan aktivitas tersebut
mengganggu kegiatan lalu lintas, sesuai keterangan dalam kitab fiqh al-Mausuah
al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah bahwa pada dasarnya setiap individu boleh
melakukan kegiatan di jalan umum, namun jika sampai mengganggu kelancaran
berlalu lintas maka hukumnya makruh, berpegang kepada hadis Nabi yang
melarang sahabat duduk-duduk di jalan kecuali dengan menjaga haqq al-tariq,
salah satunya tidak mempersulit orang yang ingin lewat.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
| Date Deposited: | 10 Mar 2017 02:28 |
| Last Modified: | 10 Mar 2017 02:28 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/7554 |




