EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.


Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Persepsi Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan

Napisah, Saidah (2017) Persepsi Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan. [Skripsi]

[thumbnail of PERNYATAAN.pdf] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (412kB)
[thumbnail of AWAL.pdf] Text
AWAL.pdf

Download (556kB)
[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (86kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf

Download (357kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (614kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf

Download (216kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of BAB V.pdf] Text
BAB V.pdf

Download (91kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (291kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (88kB)

Abstract

Saidah Napisah.2017. Persepsi Ulama, Akademisi dan Praktisi Hukum Kota Banjarmasin Tentang Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Pembimbing: (1) Drs. Nor Ipansyah, M.Ag, (2) Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.Kata Kunci: Persepsi, Peraturan, Minyak goreng wajib kemasan. Penelitian ini dilatarbelakangi tentang banyaknya produsen dan pengemas yang masih memperjualbelikan produksi minyak goreng dalam bentuk yang tidak berkemasan seperti minyak curah. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan aturan mengenai minyak goreng yang diproduksi oleh produsen maupun pengemas itu harus
menggunakan kemasan diantaranya harus menggunakan merek, mencantumkan kadaluarsa, danlainnya sesuai dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang peraturan minyak goreng wajib
kemasan. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana persepsiulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan dan apa yang menjadi alasan persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum kota Banjarmasin tentang peraturan minyak goreng wajib kemasan.Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi ulama, akademisi dan praktisi hukum
kota Banjarmasin beserta alasannya tentang minyak goreng wajib kemasan.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif
dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di Kota Banjarmasin. Penelitian ini memberikan penjelasan bahwa dengan adanya peraturan mengenai minyak goreng wajib kemasan ini maka produsen dan pengemas tidak bisa sembarangan dalam memproduksi minyak goreng dan akan lebih bertanggung jawab
dalam memproduksi barang yang diproduksinya serta dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam mengkonsumsinya. Hasil penelitian ini memiliki dua variasi pendapat yang berbeda, yaitu ada yang mengatakan setuju dan
ada yang mengatakan kurang setuju dengan adanya peraturan Minyak Goreng Wajib kemasan. Dalam hukum Islam sendiri dilarang mengkonsumsi makanan yang akan mendatangkan kemudaratan bagi yang mengkonsumsinya. Jadi, dianjurkan mengkonsumsi makanan yang halalan thayyiban.

Item Type: Skripsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Users 5 not found.
Date Deposited: 26 Jul 2017 07:23
Last Modified: 26 Jul 2017 07:23
URI: https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/8106

Actions (login required)

View Item
View Item