Atikah, Atikah (2017) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Di Kota Banjarmasin MODERN DI KOTA BANJARMASIN. [Skripsi]
PERNYATAAN.pdf
Download (112kB)
AWAL.pdf
Download (731kB)
ABSTRAK.pdf
Download (88kB)
BAB I.pdf
Download (297kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (520kB)
BAB III.pdf
Download (98kB)
BAB IV.pdf
Download (289kB)
BAB V.pdf
Download (87kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (211kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (236kB)
Abstract
Penelitian ini beranjak dari sebuah pengamatan penulis terhadap adanya sebuah
Peraturan Daerah yang mana pasar tradisional semakin terkepinggirkan dengan adanya toko
atau pasar modern yang saling berdekatan. Perda ini bertujuan menciptakan payung hukum
bagi pasar-pasar tradisional agar pasar tradisional bisa terlindungi dan terpelihara dari adanya
pasar-pasar modern yang semakin berkembang yang mana pasar modern menyuguhkan
pelayanan dan Fasilitas lebih baik dan nyaman akibatnya dapat merugikan pasar tradisional
yang terkenal kurang bersih.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah ini di
lapangan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan perda ini.
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan turun
langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang diinginkan secara objektif,
dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan fakta dilapangan,
Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah petugas
dan pelaksana peraturan daerah ini yaitu pemerintah daerah, Satpol PP, kantor pemerintah,
Dinas Pengelolaan Pasar dan orang yang berjualan di pasar di Kota Banjarmasin.
Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan terhadap implementasi
peraturan daerah ini berjalan kurang efektif bagi perlindungan pasar-pasar tradisonal.
Peraturan daerah ini telah diterapkan atau diberlakukan sejak tahun 2012 sampai sekarang.
Adapun faktor pendukung dari implementasi peraturan daerah ini adalah adanya himbauan
dan surat edaran dari Pemerintah Daerah agar melaksanakan peraturan daerah ini. Dalam
pelaksanaan Peraturan Daerah ini juga terdapat faktornya penghambatnya yaitu, minimnya
sosialisasi yang dilakukan, ketidaktahuan masyarakat terhadap adanya Peraturan Daerah ini.
| Item Type: | Skripsi |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Depositing User: | Users 7 not found. |
| Date Deposited: | 12 Sep 2017 01:41 |
| Last Modified: | 12 Sep 2017 01:41 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/8796 |




