Muhammad Khair. 2018. “Persepsi Para Istri Tentang Kedudukan Taklik Talak
(Studi Kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten
Kotabaru)”. Skripsi, Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga),
Fakultas Syariah. Pembimbing I. Drs. H. M. Amin Djamaluddin, MA.
Pembimbing II. Sarmiji Asri, S.Ag., M.HI.
Kata Kunci : Persepsi, Istri dan Taklik Talak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya persepsi istri yang keliru tentang
kedudukan taklik talak di Kecamatan Kelumpak Selatan. Dengan rumusan
masalah yang membahas bagaimana pemahaman istri di Kecamatan Kelumpang
Selatan Kabupaten Kotabaru mengenai taklik talak, dampak dari kesalahpahaman
istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru tentang taklik talak.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu
pengalian data dengan wawancara tanya jawab kepada pihak yang bersangkutan
untuk memperoleh informasi.
Melalui penggalian data, penelitian ini menghasilkan temuan: Pemahaman istri
terhadap taklik talak adalah ketika suami melanggar taklik talak dan apabila istri tidak
ridho maka jatuhlah talak satu dan istri boleh meninggalkan suami tanpa harus mengikuti
prosedur perceraian di Pengadilan Agama. Persepsi yang salah itu akan membawa
dampak tindakan yang salah, yakni kemungkinan seorang istri meninggalkan
suami dan menikah dengan laki-laki lain hanya dengan merasa janji-janjinya
(suami) telah dilanggar tanpa mengikuti proses yang telah dijanjikan akan sangat
besar terjadi. Jika dampak yang demikian benar-benar terjadi maka pernikahan
yang kedua dilakukan oleh istri dapat dianggap sebagai poliandri, karena secara
yuridis tidak pernah ada perceraian yang terjadi. Karena yang terjadi hanyalah
pelanggaran taklik talak secara materil, sementara jatuhnya talak seorang suami
jika melihat dari perjanjian taklik talak itu hanya dapat diajtuhkan apabila telah
menempuh tahap-tahap formil yang disyaratkan perjanjian.
Melalui analisis penulis, penulis berpendapat bahwa persepsi para istri
tentang kedudukan taklik talak (studi kasus di Kecamatan Kelumpang Selatan
Kabupaten Kotabaru) adalah keliru dan salah karena tidak sesuai dengan Instruksi
Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan kompilasi Hukum Islam
pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa: apabila keadaan yang disyaratkan
dalam taklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendiri talaknya
jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke
Pengadilan Agama.