Kusumadewi, Mutiara Ramadhani (2018) Legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN.pdf Download (210kB)
	Text AWAL.pdf Download (449kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (21kB)
	Text BAB I.pdf Download (95kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (239kB)
	Text BAB III.pdf Download (591kB)
	Text BAB IV.pdf Download (178kB)
	Text BAB V.pdf Download (19kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (55kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (16kB)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yang mempunyai tiga tahapan penting yaitu persiapan, pemilihan dan pelaksanaan. Ketentuan ini tentunya harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam. Terlebih lagi mayoritas masyarakat di Indonesia adalah beragama islam, maka sudah sepantasnya aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah harus sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi syariah. Oleh karena itu, penulis merasa perlu melakukan kajian terhadap Peraturan Presiden tersebut yang menjadi acuan pemerintah Indonesia tentang bagaimana legalitas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Apa yang menjadi dasar hukum penetapannya dan apakah ketentuan tersebut sudah sesuai dengan kajian ilmiah, sosial dan keadilan. Semua pertanyaan yang diajukan penulis ini perlu untuk dijawab dengan tujuan mencari titik terang tentang bagaimana legalitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang digunakan menurut jenisnya adalah kajian pustaka dan termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan sifatnya menggunakan penelitian analisis deskriptif. Kesimpulan menunjukkan bahwa pertama, secara umum Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah harus dimulai dengan perencanaan yang baik, pemilihan alternatif-alternatif yang baik dan perlu adanya penggunaan strategi pengadaan yang terbaik. Kedua berdasarkan hasil penelusuran penulis mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi syariah bahwa Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sudah sesuai dengan al-Qur’an, al-Hadits, serta prinsip-prinsip bermu’amalah yang meliputi hukum Asal dalam Muamalah adalah Mubah (diperbolehkan), mewujudkan Kemaslahatan, Menetapkan Harga yang Kompetitif, Meninggalkan Intervensi yang Dilarang, Menghindari Eksploitasi, Jujur dan Amanah, Saddu Al-Dzari’ah. Selain itu juga sesuai dengan Asas akad wakalah muzayyadah dan Hukum Ekonomi Syariah yang memuat asas ikhtiyari (sukarela); asas amanah (menepati janji); asas ikhtiyati (kehati-hatian); asas Luzum (tidak berubah); asas saling menguntungkan; asas taswiyah (kesetaraan); asas transparaansi; asas kemampuan; asas taysir (kemudahan); asas iktikad baik; sebab yang halal; asas al-Hurriyah (kebebasan berkontrak) dan asas al-kitabah (tertulis), asas tersebut telah sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa dalam Perpres No.54 Tahun 2010.

Actions (login required)

View Item