Banyak pendapat dikalangan masyarakat jika seorang perempuan disebut
perawan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya akan ada pendarahan.
Sehingga pandangan seperti ini menjadi sebuah stigma dalam pernikahan bahwa
ketika seorang perempuan tidak dapat membuktikan adanya darah perawan ketika
berhubungan pertama kalinya. Akibatnya perempuan atau istri tersebut dapat
dipandang sudah tidak perawan atau tidak menjaga kehormatan dirinya sehingga
sangat mungkin untuk digugat pembatalan pernikahan, seperti kasus yang terjadi
dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA.BMS. Kajian ini
ditujukan untuk melihat apakah adil pembatalan perkawinan terhadap seorang
perempuan karena tidak perawan perspektif yuridis dan gender.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan analitis. Teknik pengumpulan bahan hukum
yang digunakan adalah studi dokumenter. Adapun metode analisis bahan hukum
dalam penelitian tesis ini menggunakan analisis kualitatif.
Penelitian ini menunjukan pembatalan perkawinan dengan alasan ketidak
perawanan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang
Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum. Pembatalan perkawinan yang
adil untuk dilakukan adalah karena salah sangka dengan unsur kesengajaan atau
penipuan dan tidak adil apabila karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan.
Menurut hukum islam pembatalan perkawinan dengan alasan tidak perawannya
perempuan dapat dilakukan, jika saat ditanya perempuan tersebut tidak berterus
terang atau berbohong tentang keperawanannya dan laki-laki tidak rela dan ridha
akan hal tersebut. pembatalan perkawinan dilakukan dalam rangka memelihara jiwa
(hifdz al-nafs) agar terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan, begitu juga
sebaliknya bagi perempuan.
Pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perawan
merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Budaya patriarki
memberi pengaruh yang kuat sehingga perempuan tidak ditempatkan setara dengan
laki-laki dan dalam kedudukan subordinat. Aturan yang dijadikan sebagai dasar
untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan
salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini
mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas
equality before the law