Mujiburrahman, Mujiburrahman (2024) Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung). Masters thesis, Pascasarjana.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf
Download (397kB)
AWAL.pdf
Download (1MB)
ABSTRAK.pdf
Download (194kB)
BAB I.pdf
Download (385kB)
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (635kB)
BAB III.pdf
Download (652kB)
BAB IV.pdf
Download (404kB)
BAB V.pdf
Download (193kB)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Download (291kB)
LAMPIRAN.pdf
Download (210kB)
Abstract
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Maqashid Syari’ah, Pengadilan Agama Tanjung
Penelitian ini berangkat dari 2 (dua) fakta bahwa dari seluruh pengadilan di
wilayah hukum Kalimantan selatan yang berjumlah 13 pengadilan, Pengadilan
Agama Tanjung menjadi pengadilan yang banyak menolak permohonan dispensasi
nikah dibandingkan dengan Pengadilan Agama lainnya. Kemudian adanya
permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung
karena sebab catin telah hamil, hal tersebut menimbulkan kekaburan ketentuan yang
ada pada PERMA No. 5 tahun 2019 terutama pertimbangan karena catin wanita
dalam keadaan hamil, ditambah lagi pernyataan dari ketua kamar peradilan agama
bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya
permohonan dispensasi kawin.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian
kepustakaan, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang mencakup
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dispensasi nikah dan
seluruh putusan dispensasi nikah di PA Tanjung selama tahun 2022.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam memutuskan
perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tanjung tahun
2022, hakim berusaha mewujudkan keadilan subtantif dengan
pertimbangannya. Secara yuridis normatif telah memenuhi aspek-aspek
hukum formil maupun materil dan tidak bertentangan dengan PERMA No. 5
tahun 2019. Alasan mendesak yang dinilai oleh para hakim sejatinya
merupakan pertimbangan dari kebijaksanaan hakim dalam melihat keadaan
para pihak. Kedua, hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah untuk
menegakkan maqashid syari’ah dalam menimbang dan memutuskan
permohonan, terutama yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Khususnya,
dalam upaya untuk menjaga keturunan (hifzh al-nasl), yang bertujuan untuk
mencapai tujuan maqashid syari’ah,yaitu tujuan yang berlangsung lama.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Pascasarjana (Magister dan Dokter) > S2 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah) |
| Depositing User: | S.H SITI KURNIA YUSNI TAUFIK (ALM) |
| Date Deposited: | 03 Jul 2024 00:50 |
| Last Modified: | 04 Jul 2024 02:15 |
| URI: | https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/26986 |




