Luthfiyana, Luthfiyana (2019) Kedudukan dan Pemanfaatan Fatwa (N0 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik) Sebagai Pertimbangan Hukum (Studi Prespektif Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan). Tesis, Pascasarjana.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (246kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (745kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (84kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (259kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (583kB) |
|
Text
BAB III.pdf Download (216kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (1MB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (87kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (215kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (257kB) |
ABSTRAK
Hakim Peradilan Agama dengan kewenangan barunya tentunya dalam menyelesaikan sengketa yang masuk, perlu merujuk kepada peraturan sebagai dasar hukum dalam rangka rasional decicendi. Peraturan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adanya kekurangan KHES seperti transaksi sewa-beli menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik yang belum terserap dalam KHES bisa dimanfaatkan sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya. Fatwa DSN-MUI tersebut mempunyai peran penting sebagai dasar dalam pertimbangan hukum bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya transaksi yang menggunakan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perspektif hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan terhadap pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Kedudukan fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dapat dipersamakan dengan doktrin, tidak mutlak dan tidak mengikat. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik menjadi kebutuhan masyarakat serta untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan sewa beli. Hendaknya hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan hendaknya lebih maksimal menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, khususnya sengketa sewa-beli.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Mrs. Murtini UIN |
Date Deposited: | 25 Mar 2019 03:33 |
Last Modified: | 25 Mar 2019 03:33 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/11556 |
Actions (login required)
View Item |