EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

Kedudukan dan Pemanfaatan Fatwa (N0 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik) Sebagai Pertimbangan Hukum (Studi Prespektif Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan)

Luthfiyana, Luthfiyana (2019) Kedudukan dan Pemanfaatan Fatwa (N0 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik) Sebagai Pertimbangan Hukum (Studi Prespektif Hakim Pengadilan Agama di Wilayah Kalimantan Selatan). Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (246kB)
[img] Text
AWAL.pdf

Download (745kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (84kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (259kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (583kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (216kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (1MB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (87kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (215kB)
[img] Text
LAMPIRAN.pdf

Download (257kB)

ABSTRAK

Hakim Peradilan Agama dengan kewenangan barunya tentunya dalam menyelesaikan sengketa yang masuk, perlu merujuk kepada peraturan sebagai dasar hukum dalam rangka rasional decicendi. Peraturan tersebut ialah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adanya kekurangan KHES seperti transaksi sewa-beli menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik yang belum terserap dalam KHES bisa dimanfaatkan sebagai ketentuan yang mengikat dalam menyelesaikan perkaranya. Fatwa DSN-MUI tersebut mempunyai peran penting sebagai dasar dalam pertimbangan hukum bagi hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya transaksi yang menggunakan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis dan empiris. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang perspektif hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan terhadap pemanfaatan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik. Kedudukan fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik dapat dipersamakan dengan doktrin, tidak mutlak dan tidak mengikat. Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik menjadi kebutuhan masyarakat serta untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil bagi hakim dalam mengadili sengketa ekonomi syariah berkaitan dengan sewa beli. Hendaknya hakim Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan hendaknya lebih maksimal menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, khususnya sengketa sewa-beli.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
K Law > K Law (General)
Depositing User: Mrs. Murtini UIN
Date Deposited: 25 Mar 2019 03:33
Last Modified: 25 Mar 2019 03:33
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/11556

Actions (login required)

View Item View Item