Fahmi, Arif Akbarul (2019) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Skripsi, Syariah.
Text
PERNYATAAN.pdf Download (62kB) |
|
Text
AWAL.pdf Download (743kB) |
|
Text
ABSTRAK.pdf Download (10kB) |
|
Text
BAB I.pdf Download (360kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy |
|
Text
BAB III.pdf Download (55kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Download (312kB) |
|
Text
BAB V.pdf Download (13kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (156kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (2MB) |
ABSTRAK
Peneletian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana implementasi dari perda Nomor 9 Tahun 2018 serta kendala dan permasalahan apa saja yang dialamai pada pengimplementasiannya. Tujuan Peletian ini bermaksud untuk mengetahui tentang implementasi perda Nomor 9 Tahun 2018 serta mencari kendala dan permasalahan dalam pengimplementasiannya Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mana penelitian dilakukan berlokasi di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Katingan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir dan Pengadilan Agama Kasongan. Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode yaitu wawancara serta dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianlisis sesuai dengan rumusan masalah secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perda ini belum dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak terlaksananya faktor efektifitas kebijakan dalam pengimplementasiannya, yaitu: Faktor Peraturan, Faktor Pelaksana, Faktor Fasilitas, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat serta Faktor Budaya. Disisi lain terdapat pula beberapa kendala serta permasalah yang terjadi dalam pengimplementasiannya yaitu: 1. Anggaran Biaya yang menyebabkan sosialisasi tidak dapat mencakup seluruh wilayah Kabupaten Katingan serta tidak tersedianya fasilitas 2. Koordinasi pihak pelaksana belum berjalan baik yang menyebabkan tidak adanya prosedur baku terhadap keijakan tersebut 3. Landasan hukum perda ini lebih condong pada Undang-undang Perlindungan Anak dari pada Undang-undang Perkawinan.
Item Type: | Skripsi |
---|---|
Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
Depositing User: | Arif Akbarul Pahmi |
Date Deposited: | 19 Feb 2020 06:05 |
Last Modified: | 19 Feb 2020 06:05 |
URI: | http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/13680 |
Actions (login required)
View Item |