FITRIAH, FITRIAH (2021) Pengawasan Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir di Kota Banjarmasin Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin. Skripsi, Syariah.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (288kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (46kB)
	Text AWAL.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (702kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (668kB)
	Text BAB III.pdf Download (364kB)
	Text BAB IV.pdf Download (875kB)
	Text BAB V.pdf Download (48kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (371kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (3MB)

ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 52 huruf (c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku. Fakta yang terjadi di lapangan pelaku usaha masih menggunakan klausula eksonerasi yang dicantumkan pada karcis parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan dan faktor hambatan dalam melakukan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (field research) Pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer melalui obrservasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik deskriptif kualitatif. Pelaksanaan pengawasan klausula eksonerasi pada karcis parkir di Kota Banjarmasin oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin belum terlaksana karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin melaksanakan pengawasan menunggu aduan dari konsumen. Dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga bersifat pasif dalam hal ini tidak melakukan sosialisasi mengenai edukasi tugas yang dimiliki oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin juga tidak mengetahui adanya klausula eksonerasi pada karcis parkir yang digunakan oleh pelaku usaha, sedangkan fakta di lapanga klausula eksonerasi pada karcis parkir masih digunakan oleh pelaku usaha. Faktor yang menjadi hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin tidak melaksanakan pengawasan klausula baku yang mencantumkan klausula eksonerasi karena tidak ada aduan dari konsumen. Tidak adanya aduan dari konsumen karena terbatasnya informasi yang diketahui oleh konsumen mengenai adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Kota Banjarmasin yang menyebabkan konsumen tidak melakukan aduan. Faktor tidak terlaksananya pengawasan klausula eksonerasi yang dilaksanakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin dapat diatasi menggunakan teknik-teknik pengawasan diantaranya teknik membuka diri (open house), teknik pengawasan publik dan melakukan sosialisasi kepada konsumen.

Actions (login required)

View Item