EMPOWERS IDR

Penelusuran Data IDR

Telusuri data di dalam IDR kami menggunakan fungsi penelusuran lengkap (Advanced).
Update Data IDR Terbaru

Lihat data yang sudah kami tambahkan ke IDR dalam seminggu terakhir.
Pedoman Unggah Mandiri

Sebelum mengupload dokumen, pastikan membaca Pedoman Unggah Mandiri untuk Depositor.
Traffic Pengunjung

Lihat traffic IDR kami. Dari mana mereka datang, device yang dipakai, konten apa saja yang mereka akses, cari dan lainnya

KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASID AL SYAR’IAH)

Aryani, Yeni (2021) KAJIAN HUKUM LARANGAN PNS WANITA MENERIMA POLIGAMI (DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN MAQASID AL SYAR’IAH). Tesis, Pascasarjana.

[img] Text
pernyataan keaslian tulisan.pdf

Download (193kB)
[img] Text
Awal Tesis Yeni.pdf

Download (2MB)
[img] Text
abstrak.pdf

Download (280kB)
[img] Text
1. BAB I.pdf

Download (1MB)
[img] Text
2. BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (685kB)
[img] Text
3. BAB III.pdf

Download (772kB)
[img] Text
4. BAB IV.pdf

Download (833kB)
[img] Text
5. BAB V.pdf

Download (304kB)
[img] Text
6. Daftar Pustaka.pdf

Download (453kB)
[img] Text
7. Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.pdf

Download (626kB)

ABSTRAK

Hak asasi manusia menurut prinsip Islam tidak terlepas dari Al-Qur‟an dan As Sunnah karena dari kedua sumber tersebut menjadi suatu kaidah-kaidah petunjuk dan bimbingan bagi seluruh umat manusia. HAM ketika disandingkan dengan Maqashid Al-Syariah, ternyata berkaitan dengan Maqashid Al-Syariah berusaha untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Disinilah letak hubungan antara HAM dan Maqashid Al-Syariah. Ketika manusia dihadapkan dengan suatu permasalahan yang mendesak, dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan sulit, maka Maqashid Al Syariah memberikan alternatif untuk keluar dari kesulitan tersebut, sehingga hak-haknya terjaga dari kerusakan . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan melakukan Pendekatan analitis (analitical approach) dan pendekatan perundang-undangan (staute approach). Penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu dikumpulkan menggunakan studi dokumenter. Kemudian dianalisa secara kualitatif dan hasilnya disimpulkan secara khusus. Hasil penelitian ini mengkaji Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita menerima poligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Hak Asasi Manusia maka bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dalam hak pribadi untuk dapat bekerja dan berkarier dan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan PNS Wanita yang dipoligami menjadi istri kedua/ketiga/keempat ditinjau dari Maqashid al-syariah) bahwa telah mengakibatkan hilangnya hak seseorang wanita untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, adanya larangan ini justru merupakan hal pengabaian untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan ( sakinah, mawaddah dan warahmah), tidak memberikan perlindungan hukum pada perkawinan dan keturunan (hifz-al nash) yang terlahir dari perkawinan tersebut serta lebih banyak menyebabkan kemafsadatan bagi wanita PNS dan keturunannya akibat dari perkawinan yang tetap dilaksanakan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman
K Law > K Law (General)
Depositing User: Pramubakti Syanie Raisya Hani
Date Deposited: 08 Jun 2021 02:55
Last Modified: 08 Jun 2021 02:55
URI: http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/16265

Actions (login required)

View Item View Item