Sya’bana, Miftah (2021) PENERAPAN HAK SYUF’AH PADA AKTIVITAS EKONOMI DI INDONESIA (TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF). Tesis, Pascasarjana.

	Text PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.pdf Download (263kB)
	Text AWAL.pdf Download (959kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (435kB)
	Text BAB I.pdf Download (797kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (887kB)
	Text BAB III.pdf Download (317kB)
	Text BAB IV.pdf Download (873kB)
	Text BAB V.pdf Download (268kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (322kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Download (6MB)

ABSTRAK

Pada dasarnya hak syuf‟ah merupakan salah sau bagian dari hukum Islam yang menjadi dasar bagi semua pihak yang memiliki ikatan kerjasama baik itu merupakan akad syirkah maupun tetangga yang memiliki kemanfaatn bersama dengan tetangganya apabila terjadi transaksi jual-beli. Fokus penelitian ini adalah bagaimana aturan tentang hak syuf‟ah di Indonesia yang memiliki aktivitas ekonomi begitu banyak sehingga peneliti meninjau dari ketentuan hukum ekonomi syariah dan hukum positif yang berlaku. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum tipe normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap sumber-sumber hukum yang berlaku di Indonesia dan didalamnya terdapat unsur-unsur hak syuf‟ah. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah terhadap setiap sumber-sumber hukum baik itu berupa KHES, Fatwa DSN-MUI, Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Dearah, maupun Yurisprudensi yang memuat tentang hak syuf‟ah didalamnya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa hak syuf‟ah sebenarnya telah diatur dan diadopsi oleh peraturan perundang-undang di Indonesia. Hanya saja penjelasan tentang hak syuf‟ah belum diterangkan secara jelas oleh Undang Undang, Fatwa DSN-MUI, KHES, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun pada Qanun. Penjelasan tentang hak syuf‟ah terdapat pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 521 K/Ag/2015 karena merupakan kasasi dari Pengadilan Agama, sedangkan dari Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 3291 K/Pdt/2010 dan Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sigli No. 60/Pdt.G/1988/PN.SGI tidak menjelaskan secara terperinci karena merupakan hukum adat di Aceh.

Actions (login required)

View Item